Paripurna Menetapkan Polri di Bawah Presiden. Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026 resmi menetapkan hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, di mana salah satu poin krusialnya adalah posisi Polri tetap berada langsung di bawah kewenangan Presiden, bukan berbentuk kementerian atau lembaga independen, sebuah keputusan yang mengikat antara pemerintahan dan parlemen setelah diskusi panjang di Komisi III. Langkah ini muncul di tengah tuntutan reformasi kepolisian yang semakin kuat pasca berbagai kasus kontroversial, dan disetujui secara aklamasi oleh anggota DPR tanpa perdebatan sengit, menandai komitmen bersama untuk memperkuat struktur Polri sambil menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif. REVIEW FILM
Latar Belakang Keputusan Paripurna: Paripurna Menetapkan Polri di Bawah Presiden
Keputusan ini berawal dari pembentukan Panja Percepatan Reformasi Polri di Komisi III DPR yang bertugas membahas berbagai isu struktural dan kultural di tubuh kepolisian, di mana selama beberapa bulan terakhir, anggota komisi melakukan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk pimpinan Polri, pemerintahan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyusun rekomendasi yang komprehensif, dengan fokus utama pada kedudukan Polri yang selama ini diatur dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, sehingga penegasan bahwa Polri tetap di bawah Presiden langsung menjadi poin pertama yang disepakati untuk menghindari ambiguitas dan memastikan akuntabilitas langsung ke kepala negara, meskipun ada usulan dari sebagian kalangan agar Polri menjadi lembaga independen untuk mengurangi potensi intervensi politik.
Isi Delapan Poin Reformasi Polri: Paripurna Menetapkan Polri di Bawah Presiden
Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR membacakan delapan poin kesepakatan yang mencakup penegasan kedudukan Polri di bawah Presiden, dukungan maksimalisasi kerja Kompolnas dalam membantu Presiden menetapkan arah kebijakan serta memberikan pertimbangan pengangkatan Kapolri, penguatan fungsi pengawasan eksternal melalui Kompolnas yang lebih independen, reformasi kultural di internal Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan etika, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia agar Polri lebih efektif dalam penegakan hukum, koordinasi lebih baik dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK, serta evaluasi rutin terhadap kinerja Polri melalui mekanisme transparan yang melibatkan DPR, sehingga keseluruhan poin ini dirancang untuk mempercepat reformasi tanpa mengubah struktur dasar Polri yang sudah ada sejak era reformasi 1998.
Dampak dan Respons Berbagai Pihak
Keputusan ini langsung mendapat respons beragam dari masyarakat dan kalangan ahli, di mana sebagian mendukung karena menjaga stabilitas institusi Polri di tengah tantangan keamanan nasional seperti terorisme dan konflik daerah, sementara kritikus menilai ini sebagai peluang hilang untuk membuat Polri lebih independen dari pengaruh eksekutif yang bisa disalahgunakan, dan pemerintahan menyambut baik karena memperkuat koordinasi langsung dengan Presiden, sementara oposisi di DPR meminta agar implementasi delapan poin ini diawasi ketat agar tidak hanya jadi dokumen mati, dengan harapan bahwa reformasi ini bisa mengurangi kasus-kasus pelanggaran oleh oknum Polri yang sering jadi sorotan publik belakangan ini.
Kesimpulan
Penetapan Polri tetap di bawah Presiden melalui rapat paripurna DPR menjadi langkah strategis untuk mempercepat reformasi kepolisian dengan delapan poin kesepakatan yang mencakup penguatan pengawasan, reformasi kultural, dan peningkatan sumber daya, meskipun masih ada perdebatan soal independensi institusi, tapi secara keseluruhan ini menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Polri yang lebih profesional dan akuntabel di masa depan.