HNW Menolak Pengusiran Warga Gaza Palestina Oleh Israel. Konflik di Gaza tetap jadi sorotan dunia, dengan rencana Israel buka perbatasan Rafah satu arah yang dicurigai sebagai upaya pengusiran massal warga Palestina. Human Rights Watch (HRW), organisasi pengawas hak asasi manusia global, tegas tolak rencana itu, sebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Pernyataan HRW rilis 20 November 2025, pasca laporan detail soal pengusiran paksa di kamp pengungsi West Bank, tapi langsung hubungkan dengan situasi Gaza. Ini bagian dari gelombang penolakan luas: delapan negara Arab-Muslim, termasuk Indonesia, Qatar, dan Turki, juga tolak keras upaya Israel “transfer” penduduk Gaza ke Mesir. Di tengah gencatan senjata rapuh sejak Oktober 2025, rencana ini picu kekhawatiran eskalasi—HRW sebut bisa jadi “pembersihan etnis” jika tak dicegah. Bagi warga Gaza, yang sudah kehilangan 75 persen wilayah akibat operasi militer, penolakan ini jadi harapan tipis di tengah duka. BERITA BOLA
Pernyataan HRW yang Keras: HNW Menolak Pengusiran Warga Gaza Palestina Oleh Israel
Human Rights Watch tak main-main dalam kritiknya. Laporan “All My Dreams Have Been Erased” sebut pengusiran 32.000 warga Palestina dari tiga kamp pengungsi West Bank awal 2025 sebagai “kejahatan perang” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Nadia Hardman, peneliti senior HRW, bilang: “Saat perhatian dunia ke Gaza, Israel lakukan pengusiran massal di West Bank tanpa perlindungan hukum internasional.” Laporan ini soroti operasi “Iron Wall” di Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams—hancurkan bangunan, infrastruktur, dan larang warga kembali. HRW hubungkan langsung ke Gaza: rencana Rafah satu arah, katanya, “entrensi pendudukan ilegal” dengan alasan “migrasi sukarela” atau “pembangunan ulang”. Organisasi ini tuntut ICC selidiki pejabat Israel, dan desak negara-negara batalkan dukungan militer. Pernyataan ini rilis saat gencatan senjata Gaza goyah, tambah bobotnya sebagai alarm global.
Respons Negara-negara Arab-Muslim: HNW Menolak Pengusiran Warga Gaza Palestina Oleh Israel
Delapan negara—Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan Uni Emirat Arab—keluarkan pernyataan gabungan 6 Desember 2025, tolak “sepenuhnya” upaya pengusiran. Menteri Luar Negeri mereka sebut keputusan Israel buka Rafah satu arah “bertujuan transfer penduduk Gaza ke Mesir”. “Kami tolak mutlak segala upaya usir rakyat Palestina dari tanah mereka,” tegas pernyataan itu, tuntut buka perbatasan dua arah sesuai rencana gencatan senjata Trump Januari 2025. Mesir tolak koordinasi dengan Israel, bilang “jika dibuka, harus dua arah di bawah pengawasan UE”. Indonesia, lewat Menlu Retno Marsudi, tambah: “Ini ancam hak penentuan nasib sendiri Palestina.” Respons ini sejalan dengan Komisi PBB, yang 28 Oktober 2025 tuntut Israel cabut dari wilayah pendudukan, tolak perubahan demografis di Gaza.
Dampak Pengusiran di Gaza dan West Bank
Di Gaza, rencana Rafah satu arah ancam 2 juta warga yang sudah kehilangan 75 persen wilayah akibat operasi militer sejak Oktober 2023. HRW sebut ini bagian “kontrol permanen” Israel, dengan buffer zone dan koridor yang kurangi ruang hidup Palestina. Di West Bank, operasi awal 2025 usir 32.000 orang dari kamp pengungsi—sejak 1950-an untuk pengungsi 1948—tanpa alasan jelas, katanya Israel “target teroris”. Kekerasan pemukim naik: 264 serangan Oktober 2025, rekor sejak 2006. HRW klasifikasikan sebagai “apartheid dan penganiayaan”, dengan 3.368 tahanan administratif tanpa dakwaan per November 2025. Dampaknya pilu: warga Gaza tolak “siklus pengusiran” seperti Nahd al-Rafati, yang bilang “satu perintah evakuasi lagi terlalu banyak”. Hamas dan faksi Gaza tolak resolusi PBB 18 November 2025, sebut kurangi hak perlawanan.
Kesimpulan
Penolakan HRW dan delapan negara terhadap pengusiran Gaza jadi suara kuat lawan rencana Israel yang dicurigai permanenkan pendudukan. Dari laporan “kejahatan perang” di West Bank hingga tuntut buka Rafah dua arah, ini pengingat hak Palestina tak boleh dikorbankan. Di tengah gencatan senjata rapuh, respons global seperti ICC dan PBB beri harapan—tapi butuh aksi konkret, bukan kata-kata. Bagi warga Gaza, yang mimpi “dihapus” HRW, penolakan ini langkah maju menuju dua negara. Konflik panjang, tapi solidaritas internasional kunci perdamaian. Semoga Rafah buka adil, dan pengusiran jadi masa lalu—bukan masa depan.